SPcom TANGERANG – Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) memberikan rapor merah untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony.
Pemberian rapor merah tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas pembatalan kehadiran narasumber dari KPK dalam diskusi publik bertema “Menakar Kebijakan dan Pengawasan Anggaran Pemda se-Tangerang Raya” yang digelar di Resto Kampung Anggrek Serpong, Jumat (22/12/2023).
Kegiatan diskusi tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).
Namun, kehadiran narasumber dari KPK yang sudah dijadwalkan sebelumnya dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
Hal ini tentu menjadi kekecewaan tersendiri bagi penyelenggara dan peserta diskusi. Pasalnya, KPK merupakan lembaga yang paling berkompeten dalam hal pemberantasan korupsi.
Kehadiran narasumber dari KPK diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih mendalam tentang pemberantasan korupsi di Tangerang Raya.
“Kami sangat kecewa dengan pembatalan kehadiran narasumber dari KPK. Padahal, kami sudah berkali-kali mengkonfirmasi namun tidak ada kepastian bahwa narasumber dari KPK akan hadir. Padahal kita siapkan panggung buat KPK yang hari ini sudah kurang dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Umum FPRMI, Junaidi Rusli.
Junaidi menambahkan, pembatalan kehadiran narasumber dari KPK tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan lembaga tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa KPK tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami memberikan rapor merah untuk KPK dan Pj Bupati Tangerang. Kami berharap, kedua lembaga tersebut dapat lebih profesional dan serius dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegas Junaidi.
Selain pembatalan kehadiran narasumber dari KPK, FPRMI juga menyoroti kinerja Pj Bupati Tangerang. Kinerja Pj Bupati Tangerang dinilai tidak optimal dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami menilai, kinerja Pj Bupati Tangerang dalam upaya pemberantasan korupsi masih belum optimal. Masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap,” kata Junaidi.
Junaidi berharap, Pj Bupati Tangerang dapat lebih serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu ada komunikasi yang tersumbat antara Pj.Bupati Tangerang dan pers dalam hal ini FPRMI.
“Kami berkirim surat terkait acara ini namun tidak ada pemberitahuan apakah Pj Bupati akan hadir atau ada yang mewakili. Namun pada saat acara sudah hampir selesai ada staf BPKAD yang mengaku mendapat perintah untuk mewakili Pj Bupati. Menurut kami aneh karena harusnya Sekda, Asda atau bagian Humas yang bisa mewakili dan staf tersebut juga tidak menunjukkan surat yang dimaksud,” kata Junaidi.
FPRMI pun ingin memberikan masukan kepada Kemendagri agar Pj Bupati yang ditunjuk haruslah orang yang kompeten. Sebab selain jumlah penduduk yang paling banyak se-Banten, APBD-nya juga mencapai Rp 7,4 Triliun.
“Nah ini butuh orang tahu tata kelola memerintah dan rekam jejak yang bagus pula. Ini untuk menanda tangani pakta integritas yang disodorkan pemuda saja tidak sanggup, salah satunya memberantas korupsi menurut kami jauh bakal dicapai oleh Pj Bupati. Dan jangan berharap para jurnalis akan independent dalam menulis kalo banyak oknum jurnalis yang bergantung pada APBD,” tutup Junaidi.
