SPcom JATENG – Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang difokuskan pada Kebijakan Bank Indonesia Terkait Pemberdayaan UMKM dalam rangka menekan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra mengatakan, kegiatan ini bisa menjadi ajang bertukar pikiran.
“Mengenai program pemberdayaan UMKM di daerah terutama dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diukur dari inflasi dan nilai tukar,” ujarnya, Jumat (17/5/2024).
Menurut Rahmat, permodalan menjadi sangat penting untuk peningkatan kapasitas, namun tidak kalah pentingnya dengan penguatan kelembagaan. Ia pun menggaris tebal untuk mencapai hal itu harus memperhatikan inflasi dari hulu hingga hilir.
“Bagaimana meningkatkan cluster pangan melalui aspek kelembagaan dan dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat. Bank Indonesia membina agar dapat membangun UMKM yang berdaya saing,” tukas Rahmat.
Ia pun mengklaim kalau pihaknya telah berhasil menurunkan inflasi di Kota Semarang yang semula sebesar 36%. “Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan UMKM dalam peningkatan kapasitas ekonomi di Daerah,” jelasnya.
Senator asal Jawa Tengah, Casytha Kathmandu menjelaskan, provinsi ini memiliki 35 wilayah kabupaten kota. Sehingga memiliki masing-masing permasalahan di wilayahnya.
“Harapannya akan diperoleh informasi yang komprehensif terkait bagaimana upaya dan peran Bank Indonesia dalam membina dan memberdayakan UMKM di daerah. Serta kendala dan tantangan ke depannya, dan dampaknya dalam menekan laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.
Ia menekankan perlunya sinergi dari berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM, khususnya di Jawa Tengah.
Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin mengatakan, UMKM menyumbang perekonomian yang cukup kuat di Indonesia. Jateng sendiri memiliki sekitar 4,2 juta UMKM dan telah menghasilkan 180.000 UMKM binaan.
“Dari UMKM binaan tersebut, Jawa Tengah menyerap 1.337.156 tenaga kerja. UMKM juga menghasilkan nilai aset Rp 38,995 triliun dan omzet Rp 68 triliun lebih,” ungkapnya.
Ia berharap, pemberdayaan UMKM yang dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif.
“Mulai dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan,” ucapnya.
Selain kedua senator tersebut, ikut dalam diskusi juga senator lain yaitu Elviana, Evi Zainal Abidin, Nobita Anakotta, dan Fernando Sinaga.
