suryapagi.com
EKBISEKONOMI

OJK ingatkan Masyarakat Bijak Berutang Lewat  “Paylater”

Konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi.

SPcom JAKARTA –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap bijak apabila melakukan pinjaman melalui produk buy now, pay later (BNPL). Ya, pinjaman haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali,  serta diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.


“Perlu diingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk,” Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu.

Friderica mengamini bahwa produk paylater memang memberikan kemudahan transaksi dan tawaran promo. Namun, ujar dia, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

“Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK – OJK Checking). Hal tersebut diartikan bahwa riwayat pembayaran cicilan paylater dapat memengaruhi riwayat kredit konsumen,” jelas dia, seperti dilansir Antara.


Friderica menegaskan, konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi. Selain itu, riwayat kredit juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.


Riwayat kredit yang buruk, jelas Friderica, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang seperti KPR.

“Masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan terjebak dalam hutang yang tidak produktif,” kata Friderica. (SP)

Related posts

Tanggapi Soimah, Kemenkeu: Ada Surat Tugas, Soimah Belum Lapor SPT!

Sandi

Pemprov DKI Jakarta Umumkan UMP 2024 Sebesar Rp 5.067.381

Sandi

Letjen TNI (Purn) AM Putranto Diangkat Sebagai Komisaris Pindad

Sandi

Leave a Comment