SPcom JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dahulu dikenal sebagai Kominfo. Proyek senilai Rp958 miliar ini dilaksanakan pada periode 2020–2024 dan saat ini berada dalam tahap penyidikan intensif.
Dalam proses penyelidikan, Kejari Jakpus telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat, kantor PT Aplikanusa Lintasarta (PT AL), gudang milik PT AL, kantor PT STM (BDx Data Center), serta rumah salah satu saksi.
Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita berbagai barang bukti penting, seperti dokumen, barang elektronik, tanah, mobil, dan uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam proyek ini.
Pihak kejaksaan menduga telah terjadi pengkondisian tender oleh oknum pejabat di Kominfo yang bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini PT Aplikanusa Lintasarta.
Perusahaan tersebut diduga secara beruntun memenangkan tender proyek PDNS selama lima tahun terakhir. Praktik ini dinilai melanggar prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan proyek negara.
Kasus ini mencuat seiring insiden serangan ransomware yang terjadi pada Juni 2024 lalu. Serangan tersebut mengekspos data pribadi jutaan warga Indonesia, dan sejumlah pihak menilai bahwa kelemahan sistem keamanan PDNS turut memperbesar risiko kebocoran data.
Kelemahan itu kini dikaitkan dengan potensi korupsi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek PDNS.Hingga kini, Kejari Jakarta Pusat telah memeriksa sekitar 70 orang saksi yang berasal dari unsur pemerintah maupun swasta.
Penyidik menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama calon tersangka dan akan segera mengumumkannya secara resmi kepada publik.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus menyatakan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan, serta berkomitmen untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan anggaran negara.
Kasus ini menjadi sorotan luas karena menyangkut aspek keamanan data nasional dan tata kelola pengadaan proyek digital strategis. (SP)
