SPcom KARO – Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 di halaman Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting, Kabanjahe, Jumat (25/4).
Dengan tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, peringatan Otoda tahun ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan merata dan berkelanjutan.
Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan pidato serentak Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antarlembaga pemerintah merupakan kunci memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
“Kehebatan Indonesia tak hanya diukur dari luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi dari kemampuan daerah dalam membangun secara mandiri dan bersinergi dengan pembangunan nasional. Ini adalah langkah penting menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Komando.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik. Otonomi daerah diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.
Wakil Bupati juga menyampaikan delapan poin strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah:
- Swasembada pangan melalui penguatan regulasi, SDM pertanian, distribusi, pemasaran, serta optimalisasi lahan.
- Swasembada energi dengan pemberdayaan sumber daya lokal, diversifikasi, efisiensi, dan kebijakan pengurangan impor energi.
- Pengelolaan sumber daya air dengan infrastruktur, inovasi teknologi, penegakan hukum, dan kebijakan signifikan.
- Pemerintahan bersih dan melayani, yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
- Penguatan kewirausahaan lewat kemudahan bisnis, akses permodalan, pelatihan, inkubator usaha, serta dukungan UMKM dan koperasi.
- Akses dan kualitas pendidikan, dengan pemerataan infrastruktur, digitalisasi, peningkatan kualitas guru dan kurikulum, serta pemberian makanan bergizi gratis.
- Pelayanan kesehatan merata dan terjangkau, melalui penguatan sistem rujukan, SDM kesehatan, digitalisasi layanan, penanganan stunting, dan ketersediaan obat.
- Reformasi birokrasi dan penegakan hukum, dimulai dari penyederhanaan struktur, penerapan e-government, sistem pengawasan internal, dan kanal pengaduan masyarakat.
Upacara ini menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif dalam membangun daerah yang mandiri, tangguh, dan selaras dengan pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen mendukung penuh sinergi lintas sektor demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. (Akorta)
