JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, para pegawai di Badan Gizi Nasional (BGN) belum menerima gaji sejak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Hal ini dia sampaikan saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 6 Mei.
“Perlu bapak/ibu (Anggota Komisi IX DPR) ketahui seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” ucapnya dikutip dalam tayangan Youtube Komisi IX DPR RI Channel.
Dia memperkirakan, jajaran pegawai di BGN baru akan menerima gaji antara bulan Mei ini atau Juni nanti.
“Kami (pegawai BGN) mungkin baru bulan ini atau bulan depan baru menerima gaji sehingga pencairannya untuk pegawai ini lebih cepat setelah bulan depan,” ungkap Dadan.
Sementara gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan yang tergabung dalam program MBG telah diberikan dari pagu anggaran BGN tahun ini dengan total sebesar Rp 71 triliun.
Badan Gizi, lanjutnya, hanya memiliki anggaran Rp 71 triliun. Sampai hari ini, kata Dadan, pihaknya baru bisa menyerap Rp 2,38 triliun.
“Baru kurang lebih 3,36 persen. Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Jadi ini kenapa penyerapannya masih rendah karena yang baru kami keluarkan (gaji) untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan,” lanjut Dadan. Sedangkan untuk penyerapan program MBGnya sendiri Dadan menyebut baru terealisasi sebesar 4,16 persen. Kemudian, untuk makanan bergizinya sendiri baru 4,16 persen, untuk modal masih nol persen karena kami masih masuk tahap perencanaan,” kata dia.
Hingga Desember 2025, BGN menargetkan penyerapan anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta penerima manfaat MBG.
Sedangkan untuk sekarang ini, anggaran tersebut baru Rp 71 triliun sehingga BGN meminta lagi tambahan dana Rp 50 triliun.
“Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi kalau sekarang ada Rp 71 triliun ditambah Rp 50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember,” jelas Dadan. (SP)
SPcom
