SPcom BANDUNG – Salah satu Universitas di Indonesia tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, ribuan mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) menunggak biaya pendidikan, yang mengakibatkan ada ribuan ijazah mahasiswanya yang telah lulus tapi terpaksa ditahan.
Kemudian, pihak kampus melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, dengan harapan dapat ditindaklanjuti ke pemerintah provinsi (Pemprov), sehingga masalah ini dapat ditangani melalui bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menuturkan, Unindra memang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, tepatnya di perbatasan dengan Kota Depok. Namun mayoritas mahasiswa Unindra berasal dari Jabar seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, hingga Kota Bandung.
Tercatat, ada 2.889 mahasiswa asal Jabar yang ijazahnya ditahan dan 2.924 terancam di drop out (DO), karena tidak mampu membayar biaya kuliah.
“Permohonan solusi ke Pemdaprov Jabar, pihak Unindra berharap DPRD Jawa Barat dapat menyampaikan aspirasi ini ke Pemdaprov Jabar untuk bersama-sama mencari solusi pembiayaan,” ujar Iswara dalam audiensi yang dilakukan di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung baru-baru ini.
Dia berharap, ada solusi yang dapat dilakukan Pemprov Jabar supaya ribuan mahasiswa ini terbantu. Meski sisi lain ada kendala, karena Pemprov Jabar hanya memiliki program Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Jenius, dengan syarat harus berdomisili di Jabar dan memenuhi kriteria berprestasi, serta tidak mampu secara ekonomi dan berkuliah di perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama resmi dengan Pemprov.
“Data mahasiswa yang diusulkan harus lengkap dan valid, termasuk by name, by address dan fotokopi KTP,” ucap dia.
Mengingat Unindra belum memiliki kerjasama dengan Pemprov Jabar, maka Iswara menyarankan untuk segera mengurusnya. Bila memakan waktu, DPRD Jawa Barat menyarankan opsi Program Bapak Angkat bagi mahasiswa Jabar yang kesulitan membayar.
Yakni dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan terkait, seperti Bogor, Depok dan Bekasi dapat berperan aktif membantu sebagai bapak angkat, mengingat kebutuhan dana sekitar Rp1,2 juta per semester tiap mahasiswa.
“DPRD telah menyampaikan aspirasi ini ke pihak eksekutif (Pemdaprov Jabar). Solusi jangka panjang sedang dikaji, baik melalui jalur reguler (beasiswa hibah) maupun pendekatan sosial melalui kemitraan dengan para anggota dewan,” kata dia.
Sementara Wakil Rektor Unindra Irwan Agus menegaskan, bahwa pihaknya prihatin karena banyak mahasiswa asal Jabar yang telah lulus di mereka namun ijazahnya ditahan karena tidak mampu membayar biaya kuliah.
“Sekarang ada sekitar 1.500 orang yang kemungkinan di DO karena sudah tidak memungkinkan dipertahankan, kami sudah tidak bisa menanggung biaya itu pun dengan berat hati kami melakukan DO,” jelas Irwan Agus.
Maka dari itu, melalui audiensi ini diharapkan ada solusi bagi masyarakat Jabar yang terganjal masalah biaya dalam menuntaskan pendidikan mereka dari Unindra.
“Banyak dari mahasiswa Unindra khususnya dari Jawa Barat mereka terbentur biaya, karena kebanyakan yang berkuliah ke Unindra adalah masyarakat bawah menengah yang pendapatannya tidak stabil,” ucapnya. (SP)
