SPcom PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumsel, melakukan pemecatan terhadap ketua DPD PSI Palembang.
Ketua DPW PSI Sumsel, Hermanto, mengatakan pemecatan dilakukan karena telah terjadi pelanggaran berat. Di mana ketua dan pengurus melakukan pungutan atau mahar politik kepada para bakal calon legislatif (Bacaleg).
“Kami tegaskan ketua dan pengurus DPD Palembang sudah dipecat bukan mundur, karena sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya,” katanya.
Hermanto bilang, dalam organisasi kepartaian di PSI ada 2 aturan. Pertama aturan MoU ada kesepakatan sebelum SK keluar, salah satunya menyiapkan kantor, kepengurusan, dan tidak boleh pungut biaya.
“Kedua dalam PSI ada AD/ART, di mana anti korupsi baik keluar dan ke dalam, dan itu nyatanya sudah dilakukan oleh ketua DPD PSI Palembang,” katanya.
Dia menjelaskan adanya pungutan biaya bacaleg yang akan maju dalam Pemilu 2024 mendatang dengan besaran sekitar Rp 5 juta per orang. Hal itu sebagai jaminan untuk dicalonkan.
Tindakan itu sebelumnya sudah mendapat teguran, dan yang bersangkutan juga dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Tapi tidak diindahkan. Maka dari itu, DPP memberikan sanksi tegas.
“Bukti-bukti transfer penyataan sikap dan live orang yang dipungut biaya kami ada. Modusnya dengan mengancam akan dicoret dari pendaftaran,” katanya.
Menurutnya, siapa pun kader PSI yang melakukan pelanggaran serupa, pasti akan ada tindakan tegas dari partai, dan pengambil keputusan ada di DPP.
“Di PSI tidak ada mahar politik sama sekali, baik bacaleg dan pilkada. Siapa pun yang lakukan itu akan disingkirkan, termasuk saya juga,” katanya.
Hermanto menambahkan, DPP PSI hanya memecat ketua DPD Palembang yang telah melakukan pelanggaran. Namun sejumlah pengurus lainnya juga mengalami pergantian karena tidak mau lagi.
“Jajaran pengurus lainnya juga diganti dengan yang baru karena tidak bersedia tetap menjabat,” katanya.
Sementara untuk bacaleg yang didaftarkan ke KPU sebelumnya, Hermanto menyebut mereka tetap berlaku dan akan dilakukan perombakan bagi mereka yang mengundurkan diri.
“Bacaleg tetap kita tunggu 1 minggu ke depan, mereka sudah diberikan surat dan diminta menyerahkan data berkas, dari sekitar 36 bacaleg yang ada ternyata 17 masih bertahan,” katanya.
Sebelumnya, mantan Ketua DPD PSI Kota Palembang, Toni, mengatakan kader yang mengundurkan diri baik di jajaran pengurus hingga yang menjadi bacaleg pada Pileg 2024 mendatang.
“Kami pengurus PSI Kota Palembang mundur dari kepengurusan, dan mundur sebagai kader PSI, termasuk juga pencalegan di Pemilu 2024,” katanya. (SP)
