SPcom BENGKULU – Belum terbitnya nomor registrasi (Noreg) untuk RAPBD 2024 Kabupaten Bengkulu Utara membawa beban tersendiri bagi pegawai dan honorer. Sebab gaji yang menjadi hak mereka belum bisa dibayarkan oleh Pemkab Bengkulu Utara hingga minggu kedua Februari ini.
Hal ini diungkapkan oleh salah satu Kepala Desa (kades) di Kota Argamakmur. Menurutnya permasalahan ini berdampak langsung kepada ia dan juga perangkat desa lainnya.
“Ya bagaimana kalau gaji belum juga jelas seperti ini. Terus terang, saya kan ada kebutuhan juga untuk keluarga. Apalagi dengan perangkat desa lainnya,” ujar Kades itu, Selasa (13/2/2024).
Ia menceritakan, bahwa ada perangkat desanya yang harus berhutang terlebih dulu untuk bisa menutupi kebutuhan sehari-hari.
“Ada yang hutang dulu karena untuk kebutuhan sehari-hari, beli beras dan ongkos anak sekolah. Kan ada juga mereka yang punya cicilan,” terangnya.
BACA: Pemkab BU Ungkap Keanehan Pemprov Yang ‘Segel’ APBD 2024
Permasalahan ini timbul karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu hingga kini belum juga menerbitkan Noreg untuk RAPBD 2024 Bengkulu Utara. Sehingga anggaran yang ada belum dapat dipergunakan untuk menggaji pegawai maupun melanjutkan pembangunan infrastruktur.(YGA)
