SPcom BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu beberkan ada ketidak-konsistenan 355 anggaran sub kegiatan antara Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) TA 2024.
Ini diungkapkan Pemprov Bengkulu melalui surat klarifikasi terkait polemik belum diterbitkannya nomor registrasi (Noreg) APBD BU TA 2024, Selasa (13/2/2024).
Padahal dari hasil evaluasi RAPBD pertama pada 12 Januari 2024, Pemprov Bengkulu meminta Pemkab BU memperbaiki 9 poin. Namun setelah dua kali revisi, masih menyisakan poin adanya perbedaan 355 anggaran sub kegiatan.
BACA: Pemkab BU Ungkap Keanehan Pemprov Yang ‘Segel’ APBD 2024
Beberapa di antara 355 anggaran sub kegiatan di antaranya:
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada Pagu Rancangan KUA dan PPAS sebesar Rp25.000.000,00 mengalami peningkatan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar
Rp845.000.000,00 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Pagu Rancangan KUA dan PPAS sebesar Rp1.500.000.000,00 mengalami peningkatan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp13.448.824.000,00
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Pagu Rancangan KUA dan PPAS sebesar Rp1.105.000.000,00 mengalami peningkatan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp7.978.000.000,00
Belum adanya perbaikan dan penjelasan terkait hal tersebut, Pemprov Bengkulu juga hingga kini tidak menerbitkan nomor registrasi untuk RAPBD Bengkulu Utara 2024. (YG4)
