SPcom JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11-24 November 2024, untuk pertama kalinya.
Berdasarkan laman bpk.go.id, kehadiran BPK di forum global ini menunjukkan peran strategis Indonesia dalam mendorong tata kelola pendanaan iklim yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Berbicara di Paviliun Indonesia, Anggota VI BPK Fathan Subchi menyoroti kebijakan transformasi fiskal Indonesia yang progresif dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Salah satu langkah nyata yang ia paparkan adalah penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) berbasis tutupan hutan, yang memberikan insentif kepada daerah untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistemnya.
“Kebijakan ini memungkinkan transfer dana dari pusat ke daerah berdasarkan luas tutupan hutan, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk berkontribusi lebih besar dalam menjaga lingkungan,” ujar Fathan.
Pada 2023, kebijakan ini berhasil menyalurkan dana sekitar 1 miliar Dolar AS atau setara Rp15 triliun, mendekati total pendanaan global REDD+ sebesar 3 miliar Dolar AS sejak awal program tersebut.
Fathan juga menekankan pentingnya tata kelola pendanaan iklim yang efektif. Menurutnya, keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah menjadi landasan kuat bagi pengelolaan dana iklim yang transparan.
“Kerangka hukum ini memastikan kepercayaan negara maju terhadap efektivitas penggunaan dana iklim di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, BPK juga berkontribusi dalam pelatihan internasional untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pendanaan iklim. Fathan menegaskan bahwa kehadiran BPK di COP29 mencerminkan komitmen Indonesia dalam memastikan pendanaan iklim memberikan dampak nyata.
“Kami mendorong agar pendanaan iklim digunakan untuk langkah konkret yang dapat diukur dan dievaluasi secara transparan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Fathan menggarisbawahi pentingnya penyelarasan target deforestasi di tingkat nasional dan daerah dengan rencana aksi iklim, seperti FOLU Net Sink.
Ia juga menyampaikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk menetapkan standar yang jelas dalam mengevaluasi deforestasi.
Fathan menutup dengan menyerukan kepada INTOSAI dan lembaga audit dunia untuk mengambil peran aktif dalam isu kebijakan iklim global.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan bumi yang lebih ramah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya. (SP)
