JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan tahapan konstitusional pengisian kursi Wakil Presiden yang tengah kosong. Terkait hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari untuk menyetorkan dua nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Lebih lanjut, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Yusril memaparkan bahwa proses tata negara ini harus diawali oleh inisiatif kelembagaan dari MPR itu sendiri.
Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti
Proses pengajuan hingga pemilihan ini diatur dengan kerangka waktu yang spesifik. Tujuannya, guna mencegah kekosongan jabatan eksekutif berlarut-larut. Berikut adalah rincian tahapannya:
- Pertama, MPR menggelar rapat untuk memutuskan dan menyatakan secara resmi bahwa telah terjadi kevakuman jabatan Wakil Presiden.
- Selanjutnya, MPR menyurati Presiden terkait kekosongan tersebut dan meminta pengajuan usulan nama. Dalam hal ini, MPR memiliki waktu tiga hari untuk menyiapkan pemberitahuan resmi tersebut.
- Setelah surat diterima, Presiden memiliki tenggat maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama Cawapres. Serta syarat administrasinya untuk diverifikasi oleh tim MPR.
- Pada akhirnya, setelah menerima dua usulan nama dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden.
Hak Prerogatif Presiden dan Syarat UU MD3
Yusril menegaskan bahwa durasi 14 hari merupakan batas waktu maksimal. Dengan demikian, Presiden dapat mengajukan kandidatnya kapan saja sebelum tenggat tersebut berakhir.
Mengenai penentuan sosok yang akan mendampinginya di sisa masa jabatan, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diserahkan ke MPR. Proses apa yang akan ditempuh, termasuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pengusung, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Meski demikian, kandidat tidak bisa dipilih secara acak. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sosok Cawapres harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.
Sebagai penutup, pemerintah optimistis seluruh rangkaian pengisian jabatan RI 2 ini dapat rampung dalam waktu dekat. “Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” pungkas Yusril.
