SPcom BENGKULU UTARA – Sekretariat DPRD Bengkulu Utara (BU) menuai kritik tajam atas dugaan ketidakadilan dalam pembagian anggaran publikasi media massa.
Sejumlah media lokal mengaku tersisih dari kerja sama publikasi kegiatan DPRD, memicu dugaan praktik monopoli dan diskriminasi anggaran.
Beberapa pengelola media menilai pengaturan anggaran tidak merata dan minim transparansi.
“Ada perbedaan nilai kerja sama dan jatah publikasi antar media, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali,” kata salah satu pemilik media lokal yang meminta namanya dirahasiakan.
Sumber lain mengungkapkan, alokasi dana publikasi diduga sengaja diarahkan ke media tertentu. Bahkan, beredar kabar adanya “jalur titipan” dalam penyaluran dana tersebut. Informasi ini dibenarkan oleh beberapa pelaku media yang merasa terpinggirkan dari pembagian anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Bengkulu Utara belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme penyaluran anggaran publikasi maupun bantahan atas dugaan monopoli. Upaya konfirmasi kepada sejumlah pejabat di lingkungan sekretariat juga belum membuahkan hasil. (YG4)
