SPcom JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera melakukan efisiensi dan realokasi anggaran besar-besaran menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang mencapai angka fantastis, hampir Rp 15 triliun.
Pemangkasan ini membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta berubah drastis, dari semula Rp 95,3 triliun menjadi hanya sekitar Rp 79 triliun.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Pemprov DKI akan menerapkan strategi efisiensi, realokasi, dan refokus pada program-program yang dinilai non-prioritas.
Salah satu pos anggaran yang akan dikaji ulang secara mendalam adalah subsidi untuk biaya transportasi publik di Jakarta. Pramono mencontohkan, efisiensi juga akan dilakukan pada pos pengeluaran seperti perjalanan dinas dan anggaran makan minum.
“Harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangi. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Berbagai hal yang seperti-seperti itu, apakah subsidi transportasi karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali,” ujar Pramono.
Kajian ulang subsidi transportasi publik ini menjadi krusial mengingat besarnya beban yang ditanggung APBD, di mana subsidi per orang bisa mencapai hampir Rp15.000. Keputusan ini berpotensi memengaruhi tarif dan layanan transportasi massal yang telah dinikmati masyarakat Jakarta.
Meskipun terjadi pemotongan anggaran yang signifikan, Pramono tetap optimistis bahwa proyek-proyek besar yang membutuhkan pendanaan tetap dapat berjalan. Caranya, Pemprov DKI akan mencari pembiayaan kreatif dan kemitraan strategis.
Beberapa skema pendanaan yang akan dimanfaatkan antara lain menggunakan dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).
Dengan penerapan strategi efisiensi dan inovasi pembiayaan ini, Pramono yakin seluruh program pembangunan dan layanan masyarakat di DKI Jakarta tetap bisa berjalan optimal tanpa terhambat pemotongan DBH.
