SPcom JAKARTA – Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Kedaulatan Rakyat Perspektif Demokrasi Pancasila di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/3/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari pendalaman kajian MPR terkait kualitas demokrasi dan arah sistem ketatanegaraan Indonesia.
FGD dipimpin Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI Yasonna Laoly dan dihadiri sejumlah anggota dari DPR dan DPD lintas fraksi. Sejumlah pakar juga dihadirkan sebagai narasumber, antara lain Burhanuddin Muhtadi, Mohammad Novrizal, dan Rasminto.
Yasonna menilai kualitas demokrasi Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari hasil riset, survei, serta dinamika politik nasional.
Ia menyoroti persoalan rekrutmen politik dalam pemilu, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun legislatif, sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas demokrasi.
“Kita perlu mencari format yang benar-benar baik bagi proses demokrasi, terutama dalam perangkat rekrutmen politik,” ujarnya.
Selain itu, Yasonna menekankan pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor hukum, serta mempertegas mekanisme checks and balances antara parlemen dan pemerintah.
“Semakin kuat checks and balances, semakin baik kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” katanya.
Ia juga menyoroti fenomena aspirasi publik yang baru mendapat perhatian serius ketika menjadi viral di media sosial. Karena itu, para pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial yang terkelola dengan baik sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat.
FGD turut membahas perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi terhadap UUD 1945 apabila dibutuhkan. Yasonna menegaskan, setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang secara substantif, bukan sekadar prosedural.
Sementara itu, Burhanuddin Muhtadi menilai penurunan kualitas demokrasi Indonesia terjadi cukup signifikan. Ia merujuk pada berbagai lembaga pemeringkat global yang menunjukkan tren penurunan indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, penyebab utama kemunduran demokrasi bukan semata budaya politik, melainkan melemahnya prinsip checks and balances serta akuntabilitas antar-lembaga negara.
“Akuntabilitas horizontal antar-lembaga kini jauh berkurang. Mekanisme saling mengawasi dan menasihati tidak berjalan optimal,” ujarnya.
Burhanuddin juga menyoroti kritik akademik terhadap konsep demokrasi Pancasila yang dinilai masih belum memiliki definisi operasional yang jelas, sehingga berpotensi ditafsirkan secara elastis sesuai kepentingan kekuasaan.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD 1945, serta mendorong diskusi demokrasi Pancasila yang kritis, akademis, dan kontekstual dengan realitas politik Indonesia saat ini.
