SPcom MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana strategis pemerintah pusat untuk meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebanyak 40 ribu unit koperasi desa ini ditargetkan sudah mulai beroperasi secara masif pada Oktober 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Zulhas ini saat menghadiri agenda di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (4/7/2026). Saat ini, pemerintah bersama kementerian terkait terus mengebut proses pembangunan kelembagaan koperasi tersebut.
“Sekarang kita fokus 40 ribu akan diselesaikan. Saya sudah rapat dengan Badan Pangan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Kemungkinan cadangan bisa sampai 40 ribu tahun ini,” ungkap Ketua Umum PAN tersebut.
Zulhas memastikan bahwa tenggat waktu penyelesaian struktur organisasi dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan rampung pada September 2026. Dengan demikian, operasional penuh dapat segera berjalan di bulan berikutnya.
“Koperasinya belum jadi, akan jadi nanti September. Manajernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai,” tambahnya.
Bukan Sekadar Supermarket Desa
Lebih lanjut, Menko Pangan menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) ini memiliki peran yang jauh lebih krusial dibandingkan sekadar tempat warga berbelanja. Kopdes dirancang sebagai infrastruktur utama pemerintah untuk memotong rantai pasok yang selama ini kerap merugikan masyarakat bawah.
Sebagai contoh, pemerintah akan memanfaatkan jaringan Kopdes untuk mendistribusikan satu juta ton beras kepada lebih dari 33 juta kelompok masyarakat desil 1 dan 2 selama tiga bulan. Proses pembagian ini akan dikelola langsung oleh pengurus koperasi yang melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.
Pusat Bantuan Pemerintah dan Penyetabil Harga
Ke depannya, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat atau titik kumpul (hub) penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Beragam kebutuhan masyarakat akan diintegrasikan di satu tempat ini untuk mempermudah akses warga desa.
Zulhas memaparkan bahwa distribusi Program Keluarga Harapan (PKH), alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pupuk dan gas subsidi akan di-drop langsung ke Kopdes. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran tagihan rutin seperti listrik dan telepon melalui fasilitas koperasi ini.
Tidak hanya sebagai distributor, Kopdes juga akan mengambil peran sebagai offtaker atau pembeli hasil bumi dari masyarakat setempat. Langkah ini disiapkan untuk melindungi petani dan nelayan dari anjloknya harga pasar.
“Kalau harga gabah jatuh di bawah Rp 6.500, atau harga ikan tangkapan nelayan di bawah standar, Kopdes akan membeli. Itu namanya offtaker,” tutup Zulhas.
