SPcom JAKARTA – Sebanyak 6.770 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan sidang kedelapan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Jumlah itu terdiri atas 5.570 anggota Polri dan 1.200 personel TNI.
Pengerahan ribuan aparat ini dilakukan karena sidang kali ini menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan dokter Tifa sebagai terdakwa. Polisi memperkirakan massa dari kedua kubu akan memadati area pengadilan.
Massa Pendukung Jokowi Diperkirakan Jauh Lebih Banyak
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan, berdasarkan informasi intelijen, massa pendukung Jokowi diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang. Adapun massa pendukung Roy Suryo dan dokter Tifa diperkirakan 1.000 hingga 2.000 orang.
Artinya, jumlah pendukung Jokowi diperkirakan 3,5 hingga 7 kali lipat lebih banyak dibanding kubu seberang. Jumlah personel yang dikerahkan disesuaikan dengan perkiraan massa tersebut.
Untuk mencegah gesekan, aparat menerapkan pola pengamanan tiga ring. Polisi juga menyiapkan dua unit mobil water cannon (AWC) serta kendaraan Raisa untuk memberikan imbauan kepada massa.
Untuk ruang sidang utama, jumlah pendukung dibatasi 80 orang, masing-masing 40 orang per kubu. Setiap pengunjung menjalani pemeriksaan badan dan barang bawaan. Polisi laki-laki memeriksa pengunjung laki-laki, sedangkan polisi wanita memeriksa pengunjung perempuan.
“Kami mengimbau kepada yang akan mendukung atau melihat persidangan ini untuk tidak membawa barang-barang yang terlarang atau membahayakan badan dan jiwa,” kata Alfian.
Jadwal Sidang dan Pengalihan Arus Lalu Lintas
Sidang dibagi dua sesi: pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, lalu dilanjutkan setelah isoma pada pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas mulai pukul 07.15 WIB. Arus kendaraan dari Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Pondok Kopi dialihkan, begitu pula kendaraan dari Jalan Sumarno menuju PN Jakarta Timur. Sekolah di kawasan tersebut diminta menggelar pembelajaran jarak jauh (daring).
Pengamanan dan rekayasa lalu lintas diperkirakan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.
“Kami berharap semuanya bisa berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif hingga selesai sidang sesi pertama maupun sesi kedua,” ujar Alfian.
