SPcom JAKARTA – Polda Metro Jaya tengah melakukan audit dan investigasi mendalam terkait munculnya narasi dan keberadaan “mahasiswa sewaan” yang mengenakan jas almamater dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, pihak kepolisian maupun penyelenggara tidak mengetahui keberadaan kelompok tersebut di antara peserta.
“Makanya, ini kita audit dan investigasi didalami, kenapa mahasiswa bayaran tadi dalam tanda kutip bisa berada di situ menggunakan jas almamater. Kepolisian, penyelenggara pastinya tidak ingin, tidak mengetahui bahwa ada mahasiswa sewaan tadi,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Budi menjelaskan, peringatan Hari Sumpah Pemuda melibatkan berbagai elemen pemuda dari beragam latar belakang, bukan hanya mahasiswa.
“Namanya, Sumpah Pemuda kan tidak harus mahasiswa. Seluruh pemuda boleh melaksanakan. Nanti saya kasih buktinya, ada penyanyi yang dari Ambon, ada FBR (Forum Betawi Rempug),” katanya.
Ia juga meluruskan tuduhan di media sosial bahwa kepolisian bertindak sebagai penyelenggara acara (event organizer/EO).
“Ya pastinya ada EO sendiri lah, tidak mungkin kita yang mengurus,” kata Budi.
Pihaknya berjanji menyampaikan hasil penyelidikan secara transparan dan komprehensif kepada publik setelah seluruh pemeriksaan selesai. Sanksi tegas juga akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab.
“Setelah itu komprehensif, paripurna, kami akan sampaikan pasti. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu pasti akan ada sanksinya,” ujar Budi.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pemberitaan mengenai Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026.
Kegiatan itu diselenggarakan Polda Metro Jaya di depan Pos Polisi (Pospol) Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026).
“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan, kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
