SPcom JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp 379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka realisasi ini setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB ini masih on track (sesuai jalur) menuju target defisit akhir tahun sebesar 2,85 persen dari PDB,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Defisit APBN ini terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran atau belanja negara.
Hingga Oktober 2026, total pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.618 triliun (83 persen dari target). Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.997,2 triliun (78 persen dari pagu).
APBN Defisit Bukan Berarti “Tekor” atau Rugi
Terkait selisih belanja dan pendapatan tersebut, Suahasil menolak keras anggapan bahwa APBN mengalami “tekor”. Ia menekankan bahwa konsep keuangan negara berbeda dengan konsep keuangan perusahaan bisnis.
“Memang beginilah APBN kita didesain sejak awal. Kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu tidak ada urusannya dengan untung dan rugi,” tegasnya.
Menkeu memaparkan bahwa APBN adalah instrumen pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat luas. “Jadi APBN memang didesain defisit demi rakyat, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tambahnya.
Proyeksi Belanja Negara Akhir Tahun
Secara tahunan (year on year/yoy), kinerja keuangan negara terbilang positif. Pendapatan negara sebesar Rp 2.618 triliun tercatat tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara sebesar Rp 2.997,2 triliun juga tumbuh 15,6 persen secara yoy.
Menuju penghujung tahun 2026, Suahasil memproyeksikan akan ada akselerasi penyerapan anggaran yang cukup masif. “Belanja November dan Desember biasanya ada percepatan. Kementerian dan lembaga akan menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember. Meskipun pekerjaannya sudah berlangsung, pembayaran biasanya memuncak di akhir tahun mengikuti penyelesaian kontrak,” jelas Suahasil.
Sebagai catatan tambahan, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 masih tercatat dalam posisi positif di angka Rp 114,8 triliun. Namun, angka tersebut diproyeksikan akan terus bergerak sejalan dengan realisasi APBN menuju akhir tahun.
