suryapagi.com
METRONEWS

Tata Kelola Pertanahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Ini Hasil FGD Forum Pimred Multimedia

SPcom JAKARTA – Tata kelola pertanahan yang tidak pasti dinilai berpotensi besar menghambat investasi, memperlambat pembangunan, menghilangkan lapangan kerja, hingga membuat aset tanah produktif terbengkalai.

​Isu krusial ini menjadi fokus utama dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Pimred Multimedia Indonesia bertajuk “Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional” di Pakubuwono Spring, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

​Sekretaris Jenderal Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari program bulanan Ngobras (Ngobrol Santai) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta insan pers dari media cetak, online, televisi, hingga radio.

​“Dalam FGD kali ini kita ingin membahas Undang-Undang Reforma Agraria yang pada 22 September disahkan DPR RI, kemudian mengaitkannya dengan pertumbuhan dan peningkatan perekonomian nasional,” ujar Helmy, mewakili Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi.

​Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, antara lain Ekonom CELIOS Nailul Huda, anggota Majelis Pakar KPA Iwan Nurdin, kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP) Muchibi, SH, MH, serta kuasa hukum PT GMN, M. Syawal.

Reforma Agraria Bukan Sekadar Pembagian Sertifikat

​Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyoroti bahwa persoalan pertanahan berakar pada ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam. Ia membantah anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis menciptakan efek menetes ke bawah (trickle-down effect).
​
“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” tegas Nailul.

​Menurutnya, reforma agraria harus dimaknai sebagai perbaikan struktur penguasaan tanah, bukan sekadar legalisasi aset. Tanpa pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, dan pendampingan, sertifikat tanah belum tentu meningkatkan kesejahteraan.

​“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.

​Nailul menambahkan, ketidakpastian hukum pertanahan memicu kerugian ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai tanah yang disengketakan. Lahan yang macet akibat konflik menghambat kegiatan usaha, mengurangi serapan tenaga kerja, hingga menekan penerimaan negara.

​Tiga Pilar Utama Tata Kelola Pertanahan

​Sementara itu, pakar agraria sekaligus anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, menekankan bahwa persoalan tanah menyangkut hak dasar manusia—mulai dari tempat tinggal, pangan, hingga keberlanjutan lingkungan.
​
Untuk menciptakan sistem yang adil, Iwan memaparkan tiga pilar tata kelola pertanahan:
​- Kepastian hak: Negara harus memastikan objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehannya dapat ditelusuri dengan jelas, bukan sekadar menerbitkan sertifikat.
​- Keadilan struktur penguasaan: Mengatasi ketimpangan distribusi lahan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
​- Pemanfaatan produktif dan berkelanjutan: Memastikan lahan memberi nilai tambah ekonomi tanpa merusak lingkungan.

​Iwan juga mengkritisi lemahnya integrasi data antara pertanahan, tata ruang, dan perizinan yang kerap memicu tumpang tindih klaim. Ia mendesak adanya pembenahan kelembagaan agar masyarakat tidak selalu dibebankan proses pengadilan saat terjadi sertifikat ganda.

​“Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya, dan di mana letak persoalannya,” tegas Iwan.

​Data Konflik Agraria 2025 Masih Tinggi

​Besarnya persoalan struktural ini tercermin dari catatan KPA sepanjang tahun 2025:
​- Total kejadian: 341 letusan konflik agraria.
​- Luas lahan terdampak: Sekitar 914.574 hektare.
​- Korban terdampak: 123.612 keluarga.
​- Sektor dominan: Perkebunan, disusul infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan, dan fasilitas militer.
​
Sorotan Kasus Sengketa Tanah 36 Tahun di Jakarta
​Dampak nyata berlarut-larutnya sengketa tanah turut dipaparkan oleh Kuasa Hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP), Muchibi, SH, MH.

Ia mengungkap kasus lahan seluas sekitar 5.700 meter persegi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta, yang telah bersengketa selama 36 tahun.

​PT SPP mendasarkan klaimnya pada Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 24 dan Nomor 25 terkait Girik C 778 Persil 20 D2 (4.500 m²) dan Girik C 530 Persil 21 D1 (1.200 m²). Namun, ada perusahaan lain yang mengklaim lahan tersebut dengan merujuk pada Girik C 778 Persil 18 B D2 yang disebut berlokasi di kawasan Jalan Senopati.

​Menurut Muchibi, kesamaan nomor girik dengan nomor persil berbeda tidak serta-merta membuktikan klaim atas bidang tanah yang sama. Untuk mencari kepastian hukum, PT SPP kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara konsisten sejak 1996 hingga 2026.

​“Nilainya pada awalnya sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Kemudian, pembayaran terakhir yang kami catat pada 2006 mencapai Rp1,6 miliar. Bagi kami, pembayaran PBB tersebut menjadi salah satu bukti bahwa PT SPP secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan atas objek tanah yang disengketakan,” ungkap Muchibi.

​Dalam gugatan tersebut, PT SPP menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp86 miliar ditambah bunga 2 persen per bulan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Meski seluruh bukti tetap harus diuji di pengadilan, kasus ini menjadi cerminan bagaimana konflik berkepanjangan membuat aset strategis kehilangan fungsi ekonominya.

​Kepastian Hukum sebagai Fondasi Ekonomi Nasional

​FGD Forum Pimred Multimedia Indonesia menyimpulkan bahwa pembenahan tata kelola pertanahan berkaitan langsung dengan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

​Keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang dibagikan. Negara dituntut menghadirkan sistem pertanahan yang transparan, terintegrasi, dan berkeadilan agar tanah tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Related posts

Seorang Wanita di Bekasi Tewas Penuh Luka Didalam Rumah

Ester Minar

Kabar Gembira! Kemdikbud Tetapkan Skripsi Tak Lagi Jadi Syarat Wajib Lulus Kuliah!

Ester Minar

Mahasiswa Ditangkap Usai Begal Payudara Belasan Kali

Ester Minar

Leave a Comment