suryapagi.com
HEADLINEMETRONASIONALNEWS

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang Setelah 18 Tahun Dinanti

SPcom JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU). Pengesahan tersebut menandai berakhirnya perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik selama 18 tahun.

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sementara itu, dari pihak pemerintah, rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto. Selain itu ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.

Proses Pengesahan di Rapat Paripurna

Prosesnya, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai perjalanan dan hasil pembahasan RUU tersebut.

Setelah itu, Puan Maharani kemudian menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir dalam forum rapat paripurna.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan kepada forum.

“Setuju,” jawab para anggota DPR secara serempak, yang selanjutnya diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.

Buah Penantian 18 Tahun Rakyat Indonesia

Sebelumnya, RUU Perampasan Aset ini telah melalui proses pembahasan intensif dan disepakati pada tingkat pertama di Komisi III DPR. Menjelang rapat paripurna dimulai, Habiburokhman menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun. Dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Apresiasi untuk Pengawalan Pimpinan DPR

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pasalnya, Dasco dinilai telah mengawal ketat proses legislasi RUU Perampasan Aset sejak awal pembahasan hingga akhirnya resmi disahkan.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad. Yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” tutur Habiburokhman.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dorongan percepatan pembahasan dari pimpinan DPR sudah dimulai sejak pertengahan tahun lalu.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” pungkasnya.

Related posts

Resmikan Gedung PMI, Pj Walkot Tangerang: Tingkatkan Kompetensi Anggota!

Sandi

Viral! Ribuan Siswa Tolak Makan Bergizi Gratis, Istana Buka Suara

Ester Minar

Tabrak Polisi, Maling Motor Ditembak Mati

Ester Minar

Leave a Comment