Gubernur Pramono Tunggu Keputusan Resmi, APBD 2026 Diprediksi Anjlok ke Rp78 T dari Target Rp95 T
SPcom JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 terancam anjlok signifikan menyusul rencana pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengaku masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan terkait nilai pemotongan tersebut.
Meskipun demikian, Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan tetap siap membangun Jakarta sebagai kota global, apapun keputusan dari pusat.
“Secara resmi, kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan. Bagi Jakarta, tentunya dalam kondisi apapun, kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Pramono menekankan bahwa jika dana bagi hasil (DBH) benar-benar dipangkas, Jakarta harus siap berinovasi dalam pembiayaan.
“Harus ada creative financing yang dilakukan. Jadi, saya masih menunggu berapa jumlahnya yang nanti secara formal Jakarta akan dipotong. Kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta,” ujarnya.
APBD 2026 Berpotensi Turun Rp16 Triliun
Rencana pemangkasan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan Legislatif. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan APBD 2026 berpotensi turun drastis.
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 dengan proyeksi APBD mencapai Rp95,35 triliun, naik 3,8 persen dari APBD 2025.
Namun, proyeksi penerimaan transfer dari pusat—yang meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) semula mencapai Rp26 triliun—kini terancam hilang sebagian besar.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan,” tutur Khoirudin.
Dengan adanya pemangkasan tersebut, nilai APBD DKI 2026 yang semula ditargetkan Rp95,3 triliun, berpotensi turun hingga mencapai Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Penurunan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp16 hingga Rp17 triliun, memaksa Pemprov merevisi total rencana kerja anggarannya.
