SPcom JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa sungai, yang telah menjadi urat nadi peradaban Indonesia sejak era kerajaan, kini menghadapi krisis serius akibat pencemaran. Untuk memulihkan kondisi sungai, ia menyerukan kolaborasi total antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Eddy mengungkapkan keprihatinannya bahwa hampir tidak ada sungai di Indonesia yang bebas dari sampah dan limbah.
“Sungai adalah halaman depan kita. Kolaborasi hulu ke hilir menjadi kunci utama memulihkan sungai sebagai halaman depan kita,” ujar Eddy saat menjadi narasumber dalam Climate Leader Talk ESG Republika di Sarinah, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Politisi PAN ini menyoroti dua masalah utama pencemaran sungai: limbah domestik dari rumah tangga dan pembuangan limbah industri yang melanggar hukum.
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang terukur, antara lain:
Perluasan IPAL Komunal: Pemerintah harus segera memperluas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan memperbaiki sistem sanitasi. Hal ini penting untuk mengurangi beban pencemar terbesar dari rumah tangga.
Penegakan Hukum Tegas: Penegakan hukum terhadap industri yang membuang limbah sembarangan harus diperketat. Eddy mendesak agar setiap pelanggaran direspons dengan sanksi tegas, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin usaha.
Eddy menegaskan bahwa pemulihan sungai harus fokus pada perbaikan kualitas air sungai secara nyata, bukan hanya diukur dari kegiatan seremonial seperti menanam pohon.
“Pemerintah harus menjadi motor penggerak yang mengkoordinasikan berbagai program, sementara sektor swasta didorong untuk patuh pada aturan sekaligus memberikan alokasi dalam investasi pengolahan limbah,” tutup Eddy, menekankan perlunya meninggalkan ego kelembagaan demi menyelamatkan ekosistem sungai.
