SPcom BENGKULU UTARA – Skandal dugaan monopoli anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara tahun anggaran 2025 kini memanas, mengguncang jagat media lokal. Para pengelola media lokal berang. Mereka menuding pembagian anggaran ini tidak transparan dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Sorotan tajam kini mengarah ke sosok Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin. Saat dikonfirmasi, Parmin buru-buru membela diri, menegaskan dirinya hanya menjalankan fungsi pengawasan. “Kalau soal pencairan, ya… karena itu bagian dari tupoksi kami dalam pengawasan langsung ke sekretariat. Kalau mengatur, tidak. Hanya sebagai laporan, kami minta,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Bengkulu Utara, Eka Hendriyadi, memilih bungkam seribu bahasa. “No comment,” ujarnya singkat, seolah menutup rapat-rapat pintu informasi.
Jejak dugaan kecurangan semakin kentara. Beberapa pengelola media lokal mengaku “diabaikan” dan sama sekali tidak mendapat jatah kerja sama publikasi. Mereka menyoroti adanya perbedaan mencolok dalam nilai kontrak antar media, yang memicu kecurigaan.
“Ada perbedaan nilai kerja sama antar media, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali,” ungkap salah satu pemilik media lokal yang merasa dirugikan.
Sumber internal bahkan mengindikasikan adanya praktik “jalur titipan” dalam distribusi anggaran. Hal ini diduga menjadi penyebab mengapa sebagian media mendapatkan kue anggaran yang jauh lebih besar, sementara yang lain hanya gigit jari. Hingga detik ini, tak ada klarifikasi resmi dari pihak DPRD Bengkulu Utara, meninggalkan misteri besar di balik pembagian anggaran yang menuai polemik ini. (YG4)
