SPcom JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan dunia internasional untuk mewaspadai manuver Israel yang dinilai melakukan pengusiran terselubung terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Hal ini menanggapi kebijakan pembukaan perbatasan Rafah yang hanya diperuntukkan bagi warga yang keluar, namun melarang mereka untuk kembali masuk.
Hidayat, yang akrab disapa HNW, menyebut langkah tersebut sebagai upaya licik untuk mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya demi kepentingan perluasan wilayah. Ia juga menyoroti temuan mengenai penerbangan ratusan warga Gaza ke Afrika Selatan secara ilegal sebagai bagian dari pola pengusiran tersebut.
Kawal Ketat Proposal Perdamaian
Melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (6/12/2025), HNW mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri dari delapan negara, termasuk Indonesia, yang secara tegas menolak pengusiran warga Palestina. Namun, ia menekankan perlunya pengawalan serius agar komitmen tersebut efektif di lapangan.
“Negara-negara ini perlu memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian tidak justru merugikan perjuangan bangsa Palestina. Pengusiran dengan alasan apa pun adalah pelanggaran HAM berat dan bentuk lain dari praktik genosida,” ujar HNW.
Ia menegaskan bahwa cita-cita berdirinya negara Palestina merdeka, yang kini telah diakui oleh lebih dari 156 negara anggota PBB, tidak boleh dijegal oleh manuver-manuver yang melanggar kesepakatan damai.
Lobi Intensif dengan Amerika Serikat
HNW juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai pengusul proposal perdamaian. Ia menegaskan bahwa pembukaan pintu perbatasan Rafah seharusnya difokuskan untuk masuknya bantuan kemanusiaan dan percepatan rekonstruksi Gaza, bukan sebagai jalur evakuasi permanen untuk mengusir warga.
“Tujuan utama pembukaan perbatasan adalah kemanusiaan. Jangan sampai ini dimanfaatkan Israel untuk menguasai wilayah Gaza sepenuhnya,” tegasnya.
Posisi Tawar Delapan Negara
Menurut HNW, kelompok delapan negara ini memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Tanpa keterlibatan aktif mereka, perjanjian perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat sulit berjalan dengan stabil. Bahkan, peran penting kedelapan negara ini pun diakui oleh Presiden AS, Donald Trump.
“Delapan negara ini harus memastikan perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah. Kita harus tetap konsisten pada prinsip two-state solution sesuai resolusi PBB,” jelas HNW.
Di akhir pernyataannya, HNW memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, untuk terus bekerja sama dengan negara-negara sahabat. Fokus utamanya adalah menghentikan segala bentuk manuver pengusiran dan memastikan Indonesia melunasi “utang sejarahnya” terhadap kemerdekaan Palestina yang berdaulat.
