SPcom BANDUNG – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan 20% belum sesuai harapan. Menurutnya, alokasi dana masih salah sasaran, tidak fokus pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Hal ini disampaikan Mekeng dalam Lokakarya Akademik Fraksi Partai Golkar MPR di Bandung, Selasa (22/7), yang mengangkat tema ‘Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045’.
Mekeng mengungkapkan, dirinya kerap menerima keluhan dari siswa di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait kondisi sekolah yang memprihatinkan. “Gedung sekolah yang rusak, sarana prasarana pendidikan yang minim, membuat suasana belajar menjadi kurang menyenangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran pendidikan di APBN 2025 menunjukkan ketidakseimbangan. Anggaran terbesar justru dialokasikan untuk pendidikan kedinasan sebesar Rp104,5 triliun, sementara alokasi untuk pendidikan formal hanya Rp91,2 triliun.
Fakta tersebut menunjukkan adanya ketimpangan. Menurut Mekeng, rata-rata alokasi anggaran per mahasiswa kedinasan mencapai lebih dari Rp8 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan rata-rata anggaran per siswa/mahasiswa pendidikan formal yang hanya sekitar Rp1,4 juta.
“Ketimpangan ini perlu dikaji ulang agar kebijakan anggaran lebih proporsional,” kata Mekeng. Fraksi Partai Golkar MPR berjanji akan terus mengawasi penggunaan anggaran pendidikan untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara efektif.
