Angga menegaskan langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjaga demokrasi dari ancaman konten yang menyesatkan dan memprovokasi
SPcom JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil perwakilan TikTok dan Meta Indonesia menyusul ricuhnya demonstrasi masyarakat terkait isu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memuncak pada 25 Agustus 2025 lalu. Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas maraknya penyebaran konten disinformasi, fitnah, kebencian (DFK), dan teknologi deepfake yang turut memicu kerusuhan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa pemicu utama eskalasi unjuk rasa adalah provokasi yang tersebar luas di media sosial. “Saya sudah menghubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka datang ke Jakarta. Kami akan berdiskusi soal fenomena ini. Kami juga sudah berkomunikasi dengan TikTok Indonesia dan Meta Indonesia,” ujar Angga kepada awak media.
Angga, yang juga merupakan politisi Partai Gerindra, menambahkan bahwa pemerintah tengah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak platform X (dulu Twitter), meski terkendala karena platform tersebut tidak memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. “Yang belum adalah platform X, karena tidak ada kantor di Indonesia. Dan ini harus kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” jelasnya.
Pria kelahiran 8 September 1989 itu menilai bahwa platform digital seharusnya dapat secara proaktif mendeteksi konten bermasalah dengan memanfaatkan sistem yang mereka miliki seperti social media analytics, social listening, dan machine learning. “Ini yang sedang kami dorong ke platform. Dengan sistem yang mereka punya, seharusnya mereka sudah bisa mendeteksi konten—mana yang dibuat oleh AI, mana yang tidak benar, mana yang palsu. Harusnya bisa langsung ditindak secara otomatis oleh sistem mereka,” paparnya.
Angga juga menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjaga demokrasi dari ancaman konten yang menyesatkan dan memprovokasi.“Tolong digarisbawahi, pemblokiran atau take down ini bukan berarti kami ingin menghalangi kebebasan berpendapat. Tapi kenyataannya, banyak masyarakat yang terprovokasi oleh konten yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Komdigi berharap, pertemuan yang akan digelar bersama TikTok dan Meta nantinya dapat menghasilkan komitmen yang kuat untuk memperkuat sistem moderasi konten di Indonesia, sehingga penyebaran informasi palsu dan berbahaya bisa dicegah sejak dini. (SP)
