SPcom YOGYAKARTA – Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Independensi APIP dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan Intern di Lembaga Politik” di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). Diskusi ini bertujuan memperkuat tata kelola lembaga agar tetap transparan dan akuntabel di tengah dinamika politik.
Deputi Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR, Hentoro Cahyono, yang memimpin jalannya diskusi, menekankan bahwa tema ini sangat relevan. Menurutnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan fungsi organisasi dan pengelolaan keuangan berjalan efektif serta efisien.
“Dinamika pengawasan intern di lembaga politik memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Karena itu, relevansi independensi APIP menjadi sangat krusial,” ujar Hentoro.
Fondasi Utama Profesionalitas
Dalam FGD tersebut, Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta, Totok Purwoirawan, menegaskan bahwa APIP wajib menjaga profesionalitas, objektivitas, dan integritas tanpa pandang bulu. Ia menilai independensi bukan sekadar prinsip di atas kertas, melainkan fondasi agar fungsi pengawasan diakui kredibilitasnya.
“Independensi adalah kunci agar fungsi pengawasan intern dapat berjalan efektif dan dapat dipercaya oleh publik maupun lembaga itu sendiri,” kata Totok.
Dua Dimensi Independensi Pengawas
Senada dengan itu, perwakilan BPKP DIY, Bambang Yulianto, menguraikan bahwa independensi pengawas terbagi dalam dua dimensi utama:
- Independensi Organisasi: Inspektorat harus bebas dari intervensi pihak mana pun dalam menetapkan ruang lingkup, metodologi, hingga hasil pengawasan.
- Independensi Personal: Setiap auditor wajib menjaga objektivitas dan bersih dari kepentingan politik maupun pribadi.
Acara yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini diikuti secara antusias oleh seluruh staf dan auditor Inspektorat, serta jajaran Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Setjen MPR RI. Melalui diskusi intensif ini, diharapkan pengawasan internal di lingkungan MPR semakin kokoh dan menjadi teladan bagi lembaga politik lainnya di Indonesia.
