SPcom JAKARTA – Baru-baru ini beredar surat perjanjian merahasiakan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) pun merespons isu tersebut.
Dalam surat tersebut mereka meminta kesepakatan kepada penerima manfaat untuk merahasiakan kejadian bahwa terjadib keracunan MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana tak membenarkan atau membantah surat tersebut berasal dari pihaknya. Ia hanya menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional tidak pernah menutup-nutupi penyelenggaraan program ini.
“Tidak ada bagi kami menutup-nutupi informasi. Kami sedang lakukan agar yang seperti itu (isu surat merahasiakan keracunan MBG) menjadi patokan, sehingga tidak ada kerahasiaan dalam program ini,” tambahnya.
Akan tetapi, Dadan sama sekali tidak berani menjawab tegas dari mana asal muasal surat merahasiakan kasus keracunan MBG tersebut. Ia hanya menuturkan sejumlah evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.
Dadan mencontohkan bahwa setiap SPPG mesti punya akun media sosial. Akun tersebut digunakan untuk mengunggah menu MBG, sehingga bisa dipantau oleh ahli gizi dari BGN.
Ia kemudian merespons usul mengubah penyaluran makan bergizi gratis menjadi berbasis uang tunai. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu tak sepakat dengan usul tersebut, meski MBG sudah memakan banyak korban keracunan.
“Program ini (MBG) telah dirancang sejak lama, untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi, kita tidak ingin melakukan itu,” tegasnya.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), ada 5.360 anak keracunan MBG per September 2025. Kasus keracunan itu terjadi usai mengonsumsi makan bergizi gratis.
Alih-alih menyetop sementara program MBG, Badan Gizi Nasional memilih membuat tim investigasi yang akan mulai bekerja minggu ini. Dadan juga menegaskan bahwa hanya sebagian kecil anak yang mengalami trauma imbas kasus keracunan tersebut. (SP)
