SPcom JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan taujihat kebangsaan saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pertamanya.
Substansi taujihat yang dikeluarkan MUI itu salah satunya mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak alergi terhadap kritik dan pikiran berbeda setiap masyarakat.
Salah satu poin soal tidak alergi terhadap kritik itu juga mengulas soal bahwa tidak semua perbedaan pendapat adalah musuh yang harus ditolak.
“Sehingga masyarakat tidak alergi terhadap perbedaan pendapat dan tidak otomatis menjadikan pihak yang tidak sepaham dengannya sebagai musuh yang harus ditolak,” demikian poin kedua Taujihat kebangsaan MUI.
MUI juga mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun kesatuan demi kepentingan bangsa. MUI berpandangan kesatuan nasional bisa dibangun tanpa menghilangkan ruang dialog.
MUI juga meminta masyarakat lebih proporsional dalam menanggapi setiap kebijakan dan kinerja pemerintah.
Dalam mengawal aktivotas politik pemerintah, masyarakat perlu mengapresiasi berbagai kinerja positif dan mengkritik setiap kebijakan yang tidak sesuai dengan landasan pemerintahan Indonesia.
“Yang positif diapresiasi dan didukung, sedangkan yang dirasa menyimpang disampaikan kritik dengan menggunakan saluran yang ada, memperhatikan aspek kepantasan, dan tetap mengedepankan persatuan bangsa,” demikian penjelasannya.
Berikut ini butir-butir taujihat Kebangsaan MUI yang dikeluarkan jelang penutupan Mukernas I MUI:
a. Mengembalikan semangat menyatu demi kepentingan bangsa, tanpa menghilangkan perbedaan pendapat yang ada melalui ruang-ruang dialog, bertemunya pemikiran yang berbeda, dan forum perjumpaan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Sehingga masyarakat tidak alergi terhadap perbedaan pendapat dan tidak otomatis menjadikan pihak yang tidak sepaham dengannya sebagai musuh yang harus ditolak.
b. Kepada Pemerintah diharapkan tidak alergi / apriori terhadap kritik dan pikiran berbeda dari masyarakat. Pendekatan represif dengan mempergunakan instrument hukum untuk membungkam para pengkritik menjadi embrio semakin mengkristalnya pihak-pihak yang kritis terhadap Pemerintah.
c. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih proporsional dalam menanggapi kebijakan dan kinerja Pemerintah. Yang positif diapresiasi dan didukung, sedangkan yang dirasa menyimpang disampaikan kritik dengan menggunakan saluran yang ada, memperhatikan aspek kepantasan, dan tetap mengedepankan persatuan bangsa.
d. Mengajak semua pemagku kepentingan untuk mengehntikan segala bentuk polarisasi ini yang akan dapat membawa dampak destruktif bagi bangsa ini. Oleh karenanya, perlu ada kesadaran bersama untuk mengembalikan semangat saling menyatu dan menjadikan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan yang ada.
e. Mengajak para pemimpin bangsa untuk mengedepankan contoh (qudwah hasanah) oleh para pendiri bangsa, tanpa harus menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Di dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia perbedaan merupakan suatu keniscayaan.
f. Secara khusus MUI mengajak pegiat dunia maya (netizen) untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya menciptakan suasana dialogis yang konstruktif di tengah masyarakat, terciptanya forum-forum perjumpaan ide yang saling menghargai pendapat dalam menanggulangi Covid 19 dalam mewujudkan kesehatan bangsa untuk memulihkan ekonomi nasional melalui semangat persatuan dalam konteks kebangsaan. (SP)
