SPcom JAKARTA – Menjelang Pemilu 2024 banyak dinamika yang harus dilewati, begitupun dengan masalah sengketa di Laut China Selatan. Hal itu dinilai akan menjadi tantangan bagi Laksamana Yudo Margono setelah resmi menjabat Panglima TNI nantinya.
Komisi I DPR telah menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai Laksamana Yudo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Panglima TNI.
“Laksamana Yudo Margono memiliki prestasi dan kemampuan yang mumpuni sejak dulu hingga kini menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Ia sosok yang sangat tepat melanjutkan kerja-kerja dari Jenderal Andika Perkasa,” kata Syarief, Senin (5/12/2022).
Syarief menyampaikan sejumlah tantangan cukup besar bagi Panglima TNI dalam rangka memastikan kedaulatan negara. Salah satu tantangannya adalah adanya sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara dan berdekatan langsung dengan Laut Natuna Utara milik Indonesia.
Namun, Syarief optimistis bahwa Laksamana Yudo dapat mengatasi tantangan tersebut dengan baik.
“Panglima TNI harus mampu mengatasi berbagai masalah seperti kasus pencurian ikan, pelanggaran wilayah ZEE, penyelundupan barang-barang ilegal, dan pelanggaran-pelanggaran lain. Saya yakin Laksamana Yudo margono yang memiliki pengalaman mumpuni di Angkatan Laut dapat menghadapi tantangan ini dengan baik,” ujarnya.
Politikus senior Partai Demokrat ini menambahkan, dinamika politik dan persiapan jelang Pemilu 2024 juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Panglima TNI.
“Panglima TNI yang baru juga akan berhadapan dengan dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang memerlukan perhatian dalam memastikan proses Pemilu berjalan aman dan sukses. Serta, Panglima TNI harus memastikan institusi TNI tetap profesional, independen, dan tidak terjebak dalam praktik politik praktis,” ungkap Syarief.
Selain itu, Syarief menjelaskan, Panglima TNI juga menghadapi tantangan resesi ekonomi dunia. Panglima TNI juga harus melihat bahwa resesi ekonomi global ini adalah tantangan non-militer yang mesti dihadapi bersama-sama.
“TNI harus harus berperan dengan turut membantu masyarakat menghadapi kesulitan-kesulitan melalui seluruh suprastruktur yang dimiliki oleh TNI, seperti Babinsa dan lain-lain,” tegasnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menambahkan perihal kesejahteraan dan konsolidasi prajurit TNI.
“Panglima TNI harus memastikan bahwa para prajurit TNI mendapatkan kesejahteraan hidup dan semakin disiplin dalam menghadapi berbagai tantangan. Panglima TNI juga harus memastikan hadirnya konsolidasi yang baik di seluruh matra TNI sehingga TNI menjadi semakin kuat dan solid,” pungkasnya. (SP)
