SPcom JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menolak permohonan Pemprov meminjam Rp1 triliun ke pemerintah pusat untuk membangun fasilitas pengolahan sampah refuse derived fuel (RDF) plant.
RDF merupakan hasil pengolahan sampah yang dikeringkan untuk menurunkan kadar air sampai <25 persen setelah sebelumnya dicacah terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukurannya menjadi 2-10 cm.
Permohonan pinjaman daerah itu berdasar surat Gubernur DKI Jakarta yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dengan nomor 435/UD.02.03.
Dalam surat tersebut Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan permohonan pinjaman darah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp1 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov itu dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta.
Pras sapaan karibnya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mengkaji skema pembiayaan pembangunan RDF Plant yang rencananya akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara dengan menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024.
“Jangan sampai ini (pinjaman) membebankan keuangan pemerintah daerah dan mengorbankan masyarakat,” kata Pras dalam keterangan tertulis, Senin (21/8).
Dalam rapat pimpinan gabungan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/8), seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah yang dimaksud.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berpendapat pinjaman daerah adalah jalan terakhir ketika suatu masalah tidak lagi memiliki jalan keluar.
“Prinsipnya pinjaman itu jalan darurat yang pada akhirnya menjadi beban generasi berikutnya. Adakah jalan lain misalnya melakukan penghematan di beberapa program. Kedua memaksimalkan pendapatan, sejauh mana bisa memaksimalkan pendapatan yang ada di 13 jenis pajak maupun retribusi,” kata Khoirudin.
Terpisah, Ketua TAPD Joko Agus Setyono mengatakan pihaknya akan mencari alokasi anggaran lain agar pembangunan RDF plant tetap bisa dilakukan.
“Paling program-program tidak prioritas kita geser,” kata Joko. (SP)
