“Bahkan bisa juga dengan laporan dugaan korupsi, karena menyelewengkan uang negara yang diperuntukan bantuan pada PWI,” ujar Abdul Fickar Hadjar.
SPcom JAKARTA – Kasus dugaan korupsi senilai Rp2,9 miliar dari total dana hibah Kementerian BUMN sebesar Rp6 miliar untuk pelaksanaan UKW PWI Pusat di 30 provinsi, terus bergulir panas. Kasus ini bahkan memantik Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, untuk ikut angkat bicara. Ya, Abdul Fickar Hadjar meminta Dewan Kehormatan (DK) Pesatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, untuk menindak tegas pengurus PWI Pusat yang diduga korupsi dana hibah BUMN itu.
“DK sudah memutuskan hukuman dari segi etika profesi dengan menghukum beberapa oknum pengurus yang diduga menyalahgunakan uang sumbangan dari BUMN,” kata Abdul Fickar Hadjar. Ditambahkannya, jika DK menganggap ada unsur pidana atau kemungkinan menggelapkan uang organisasi, menipu atau tindak pidana lainnya, maka pengurus PWI dapat melaporkannya kepada penyidik kepolisian.
Demikian juga karena ini tindak pidana umum, maka setiap anggota komunitas, setiap wartawan mempunyai hak dan legal standing untuk melaporkan secara pidana terhadap pengurus yang telah menghabiskan uang organisasi demi kepentingannya sendiri dengan laporan penggelapan, penipuan.
“Bahkan bisa juga dengan laporan dugaan korupsi, karena menyelewengkan uang negara yang diperuntukan bantuan pada PWI,” tegasnya. Di lain sisi, untuk menemukan apakah benar terjadi penyalahgunaan anggaran Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (APH) lainnya.
Dari pemeriksaan itu baru bisa dikategorikan ada temuan atau tidak dugaan tindak pidana korupsi. Kementerian BUMN juga harus diperiksa sebagai pihak yang menyalurkan hibah. “Itu harus ada penjelasan dari pemberi bantuan bahwa untuk uang negara,” tegasnya. (SP)
