“Saya ingin meyakinkan anda semua bahwa pemerintah ke depan masih tetap mendorong batubara sebagai salah satu komoditas unggulan seiring dengan transisi energi yang terus berjalan,” tegas Bahlil
SPcom JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan batubara masih menjadi primadona komoditas unggulan Indonesia. Untuk itu dirinya bilang pemanfaatan batubara sebagai komoditas unggulan sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi. Hal ini dapat membantu target pemerintah mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Bahlil menyakinkan bahwa pemerintah tetap mendukung batubara sebagai salah satu komoditas utama. Namun ia menekankan pentingnya transisi energi secara bertahap.
“Saya ingin meyakinkan anda semua bahwa pemerintah ke depan masih tetap mendorong batubara sebagai salah satu komoditas unggulan seiring dengan transisi energi yang terus berjalan. Jadi, kalian harus mendapatkan modal capital yang cukup dulu sebagai instrumen untuk melakukan proses peralihan ke teknologi hijau. Karena kalau kita langsung paksakan tanpa modal yang cukup, kita tidak akan mampu melakukannya,” ujar Bahlil di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali dikutip Antara, Selasa (10/9).
Bahlil menambahkan bahwa seperti halnya masyarakat dunia yang berpikir kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan tanpa mengabaikan konsensus global terkait penurunan emisi, Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga nol pada tahun 2060 secara bertahap. “Hampir semua negara di dunia terus berpikir kreatif untuk menciptakan pertumbuhan dengan tidak mengesampingkan konsensus-konsensus global terkait net zero emission (NZE) yang harus dilakukan pada 2050, dan Indonesia sendiri telah mencanangkan hal yang sama pada tahun 2060 secara bertahap,” tegas Bahlil.
Menteri ESDM juga meminta produsen batubara untuk mulai meningkatkan nilai tambah produk batubara melalui program hilirisasi. “Kita tetap memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha nasional, khususnya pengusaha batubara, untuk terus melakukan penambangan dengan memperhatikan norma standar lingkungan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat yang baik. Namun, diharapkan dalam kurun waktu tertentu, mereka segera melakukan peralihan karena negara tidak bisa melakukan hal ini terus menerus,” pinta Bahlil. (SP)
