Bagi Aurelie, tawaran itu bukan sekadar angka fantastis. Ia merasa tidak nyaman dengan ide menjadi figur politik yang hanya tampil atas arahan dan naskah yang sudah disiapkan
SPcom JAKARTA – Nama Aurelie Moeremans mendadak jadi sorotan bukan karena film atau karya musik terbarunya, melainkan karena pernyataan mengejutkan yang ia sampaikan lewat media sosial. Dalam unggahannya, wanita berdarah Belgia ini mengaku pernah ditawari masuk partai politik dan bukan cuma sekali. “Aku bersyukur banget selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun,” tulis Aurelie, menyuarakan keresahannya terhadap kondisi Indonesia saat ini.
Tawaran pertama datang pada tahun 2016, ketika seorang aktris senior menghubungi ibunya untuk mengatur pertemuan dengan “bos partai.” Sejak saat itu, tawaran serupa terus berdatangan. Yang membuat publik terperangah, Aurelie menyebut bahwa dirinya sempat dijanjikan gaji ratusan juta rupiah per bulan, dengan tugas-tugas yang ternyata lebih banyak bersifat simbolis.
“Aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Tapi aku kayak boneka doang, dikasih skrip. Aku gak mau dong,” tegas istri Tyler Bigenho itu. Bagi Aurelie, tawaran itu bukan sekadar angka fantastis. Ia merasa tidak nyaman dengan ide menjadi figur politik yang hanya tampil atas arahan dan naskah yang sudah disiapkan.
Keputusan Aurelie untuk menolak berulang kali pun menuai banyak dukungan dari warganet. Banyak yang mengapresiasi keberaniannya untuk tidak tergoda jabatan dan materi. “Salut, masih ada artis yang idealis,” tulis seorang netizen di kolom komentar. Walau tidak menyebut nama partai atau tokoh secara langsung, pengakuan Aurelie ini memberi gambaran transparan tentang bagaimana dunia politik terkadang mendekati figur publik dengan tawaran menggiurkan, namun minim substansi.
Pernyataan Aurelie juga seolah menjadi sindiran halus terhadap tren masuknya selebriti ke dunia politik, yang akhir-akhir ini kembali jadi perbincangan hangat, terutama setelah beberapa figur publik dinonaktifkan karena kontroversi di DPR. (SP)
