SPcom JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di dua lokasi di Jakarta, yakni Wijaya Kusuma (Grogol Petamburan) dan Sukabumi Utara (Kebon Jeruk).
Dalam sidak tersebut, Dudung mengungkapkan kekecewaannya terhadap standar operasional yang ditemukan. Ia menegaskan bahwa program pemenuhan gizi anak merupakan prioritas utama Presiden yang tidak boleh dikelola dengan sembarangan.
Audit Cepat Nasional: Layak atau Ditutup?
Dudung menyatakan akan segera melakukan audit cepat dan klarifikasi secara nasional untuk memetakan kualitas dapur-dapur penyedia makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia.
”Saya akan mengaudit cepat dan melakukan klarifikasi nasional. Pilihannya jelas: apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sama sekali,” tegas Dudung saat meninjau lokasi, Selasa (12/5).
Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesewenangan dalam pelaksanaan program. “Ini uang rakyat, saya harus terbuka kepada rakyat. Kalau tidak dicek, akan terjadi kesewenangan,” lanjutnya.
Dua Dapur Jakarta Dinyatakan Tidak Layak
Hasil temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dudung secara spesifik menyebut dua dapur SPPG di Jakarta Barat tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain:
Sanitasi Buruk: Sampah ditemukan menumpuk hingga satu minggu belum diangkut.
- Infrastruktur Tidak Memadai: Penggunaan satu AC untuk ruang gudang basah dan kering secara bersamaan.
- Alur Produksi Salah: Tempat pencucian bahan nabati dan hewani yang masih bercampur (seharusnya dipisah).
- Manajemen Lemah: Dudung menyarankan agar Kepala SPPG di lokasi tersebut segera diganti karena gagal menjaga standar kualitas. Dudung mengingatkan bahwa masalah keamanan pangan adalah hal yang fatal. Ia menyinggung adanya kasus keracunan yang tidak boleh dianggap sepele.
”Masih ada kasus keracunan, kita tidak boleh anggap sepele. Saya sarankan ke BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menutup saja jika memang tidak bisa diperbaiki,” ujarnya dengan nada tegas.
Meskipun ia mengakui tantangan di Jakarta cukup besar, terutama terkait keterbatasan lahan dan biaya yang tinggi, hal tersebut bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan anak-anak.
Bagi mantan KSAD ini, kesuksesan program gizi adalah fondasi bagi masa depan bangsa. Ia memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala BGN untuk melakukan evaluasi total secara masif.
”Indonesia Emas 2045 diciptakan sekarang. Anak-anak yang menerima manfaat harus sehat. Ini bukan sekadar program, tapi masa depan bangsa yang harus dikawal dengan kerja keras,” pungkasnya.
