SPcom JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan dengan tegas agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP dan Vivo melakukan kerja sama dengan Pertamina terkait pemenuhan stok BBM.
“Silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” kata Bahlil, Rabu (17/9).
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyatakan apabila ingin mendapatkan kuota lebih bisa melakukan kerja sama dengan Pertamina, katanya, menjelaskan.
“Kalau mau lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini cabang-cabang industri, kalau mau lebih silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” ujar dia.
Menurut Bahlil, alasan pemerintah ingin adanya penguatan kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina terkait BBM karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan ke teori pasar,” ujar dia.
Bahlil mengatakan sebelumnya telah meminta SPBU swasta yang kekurangan pasokan BBM segera berkolaborasi dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan bahan bakar dan mencegah kelangkaan di masyarakat.
“Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara, supaya semuanya baik,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Kolaborasi dengan Pertamina penting, menurut dia, penting karena ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat dan perlu tetap dikendalikan negara.
Bahlil juga mengungkapkan telah memimpin rapat bersama Pertamina dan menugaskan tim khusus untuk mengawasi perkembangan distribusi BBM.
Ia memastikan pemerintah terus memantau situasi di lapangan, termasuk potensi dampak terhadap tenaga kerja, agar kelangkaan di sejumlah SPBU swasta dapat segera diatasi melalui koordinasi dan pasokan bersama Pertamina.
Sementara itu, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu berdampak pada iklim investasi, tidak hanya di sektor minyak dan gas bumi (migas), tetapi di sektor lainnya.
“Dalam pengadaan impor BBM Satu Pintu, SPBU swasta tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM,” ucapnya.
Fahmy menjelaskan, salah satu sumber keuntungan yang dimiliki SPBU swasta adalah pengadaan BBM melalui impor.
Pengelola SPBU swasta, seperti Shell dan bp, memiliki kebebasan dalam menentukan negara impor dengan acuan harga yang paling murah dan melakukan efisiensi biaya pengadaan impor BBM.
Akan tetapi, dalam impor BBM satu pintu, SPBU asing tidak dapat dengan leluasa mengatur biaya pengadaan impor BBM.
“Mereka harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam kondisi tersebut, margin SPBU swasta akan semakin kecil,” kata Fahmy.
Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, SPBU swasta akan merugi akibat kebijakan tersebut. Dia mengkhawatirkan turunnya pendapatan SPBU swasta dapat mengakibatkan para pengelola memutuskan untuk menutup SPBU-nya.
“Tutupnya SPBU swasta akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” tutur Fahmy. (SP)
