SPcom JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengambil sikap resmi terkait polemik legitimasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan dan hak konstitusional untuk merespons dinamika yang berkembang pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai status surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut,” ujar Ganjar saat dihubungi pada Senin (9/11/2026).
Menurut Ganjar, penyelesaian polemik ini secara cepat melalui jalur parlemen sangat krusial, mengingat masih banyak persoalan besar bangsa yang menanti untuk diselesaikan.
“Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” tegasnya.
Dorong Penggunaan Hak Konstitusional DPR
Merujuk pada Pasal 20 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, parlemen dibekali dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Ganjar meminta DPR segera berembuk dan menentukan hak mana yang akan digunakan untuk menyikapi isu ini, terlebih dasar putusan hukum dari MA dinilai sudah cukup jelas.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan, tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas. DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” imbuh Ganjar.
Buntut Putusan MA Kabulkan Gugatan Warga
Desakan ini bermula dari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari seorang warga bernama Subhan. Gugatan tersebut mempersoalkan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran, yang sebelumnya digunakan sebagai syarat pendaftaran Cawapres pada Pemilu 2024.
Dalam putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal Jumat (30/10/2026), MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut tidak sah.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” bunyi amar putusan tersebut seperti dikutip dari situs resmi MA.
Sebelumnya, gugatan Subhan (perkara nomor 62/G/2026/PTUN.JKT) sempat tidak diterima oleh PTUN Jakarta dan bandingnya ditolak oleh PT TUN. Namun di tingkat kasasi, MA mengabulkan seluruh tuntutan penggugat, yang meliputi:
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
- Memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
- Menghukum tergugat (Kemendikdasmen) untuk membayar biaya perkara.
Sebagai catatan tambahan, dalam persidangan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi (MK), hakim MK juga sempat menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
