suryapagi.com
EKBISEKONOMI

10 Provinsi Jadi Primadona PMA, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Terus Perbaiki EoDB

SPcom JAKARTA – Pemerintah harus terus memperbaiki indeks Ease of Doing Business (EoDB) agar investasi di 10 Provinsi Primadona Penanaman Modal Asing (PMA) bisa berjalan dengan baik.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangannya, Rabu (22/5/2024).

Dari data yang tercatat pada tahun 2023, PMA mencapai USD 50,27 milyar atau sekitar Rp 774,96 triliun.

“Tentu ini patut disyukuri. Dan pemerintah harus terus memperbaiki indeks Easy of Doing Business (EoDB) kita. Sehingga semakin mempercepat proses realisasi investasi di tahun-tahun ke depan. Tetapi di satu sisi, pemerintah juga harus memastikan keterlibatan masyarakat di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.

Provinsi yang jadi primadona tersebut adalah, DK Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Dari 10 Provinsi tersebut, investasi terbesar masih di sektor mineral, perkebunan, migas, emas dan sumber daya kehutanan. Kecuali DKI Jakarta yang banyak menerima investasi di sektor transportasi, pergudangan, perkantoran, telekomunikasi dan restoran.

Dikatakan LaNyalla, sebagai wakil daerah, sudah menjadi tugas DPD RI untuk memastikan masyarakat di daerah merasakan langsung dampak pembangunan dan investasi. Terutama untuk memajukan kesejahteraan umum di daerah. Karena hal itu merupakan salah satu hakikat dari Keadilan Sosial.

“Karena teorinya sudah jelas, tanpa keadilan sosial, kemakmuran tidak akan dirasakan secara utuh. Karena itu saya mendukung dan menyarankan agar pemerintah memastikan skema keterlibatan masyarakat dalam merasakan secara langsung hasil dari investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” tandas Mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu.

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah menjajaki skema keterlibatan masyarakat dalam proses investasi, melalui Skema public, private, people partnership (PPPP). Jadi bukan sekadar public, private partnership (PPP), atau KPBU (kejasama pemerintah badan usaha) saja.

“Dengan begitu, masyarakat yang hidup di wilayah atau kawasan yang terkena dampak investasi, menjadi bagian dari proses ekonomi tersebut. Sehingga saya yakin, proses pembangunan dan penyiapan infrastruktur tersebut akan lebih cepat dan lancar, karena mendapat dukungan masyarakat di daerah,” jelasnya.

Seperti diketahui di tengah lesunya industri manufaktur akibat disrupsi market regional maupun global, investasi di sektor sumber daya alam masih menjadi primadona bagi Indonesia. Sehingga beberapa kali Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan yang disumbang kenaikan harga komoditas sumber daya alam.

Sementara itu, menurut data dari GoodStasts, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi asing sepanjang tahun 2023 yang mencapai USD 8,28 miliar atau sekitar Rp126,37 triliun.

Indeks Ease of Doing Business (EoDB) adalah satu dari setidaknya 159 indikator kinerja global (Global Performance Indicator/GPI) yang tumbuh pesat dua dekade terakhir. Indeks ini digunakan dalam menilai bagaimana suatu negara memberikan kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha dengan sejumlah indikator.

Related posts

Pemerintah Stop Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

Sandi

Kementerian ESDM Targetkan Pasang Listrik Gratis 80.000 Rumah Tangga di 2024

redsp

Mantan Direktur YLBI Heran Investasi Telkomsel ke GOTO Didiamkan

Sandi

Leave a Comment