“Pengelolaannya harus profesional, harus betul-betul bisa memberikan income kepada badan usaha milik organisasi,” tandas Bahlil
SPcom JAKARTA – Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwasanya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Ormas Keagamaan di Indonesia akan mendapatkan jatah tambang batu bara bekas penciutan lahan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Bakrie Grup.
“Mereka (NU) mengajukan permohonan untuk kiranya bisa diberikan kesempatan dalam mengelola tambang sesuai aturan. Dan kita sudah memutuskan PBNU akan mengelola eks PKP2B dari KPC,” terang Bahlil usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Yang terang, kata Bahlil, pemerintah tetap akan memutuskan apakah NU sanggup untuk mengelola tambang eks KPC itu. Pihaknya tetap akan memverifikasi dengan syarat yang ketat. Seperti pembentukan badan usaha yang kemudian kepemilikan badan usaha. Hal itu sebagai cara supata tambang batu bara tersebut tidak disalah gunakan hingga dipindah tangankan.
“Pengelolaannya harus profesional, harus betul-betul bisa memberikan income kepada badan usaha milik organisasi,” tandas Bahlil, seperti dilansir CNBC Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini KPC memegang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari yang sebelumnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Perubahan status itu sejak pemerintah resmi memperpanjang kontrak KPC pada tahun 2021 lalu. Saat statusnya masih berupa PKP2B, KPC tercatat memiliki luas wilayah sebesar 84.938 hektare (ha) dengan produksi batu bara mencapai sekitar 61 juta – 62 juta ton.
Sedangkan, melansir Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini, KPC memiliki luas wilayah pertambangan sebesar 61.543 ha yang berlaku hingga 31 Desember 2031. Jika dilihat dari itu, artinya ada pengurangan 23.395 hektare wilayah pertambangan. (SP)
