DPD RI Minta Pelaksanaan Pilkada Kedepankan Keselamatan Jiwa Masyarakat

0 30

SPcom KALSEL – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada, Senin (30/11/2020). Ini untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkualitas tanpa mengabaikan keselamatan jiwa masyarakat.

“Pilkada perlu perlakuan khusus karena di tengah pandemi Covid-19. Kami ingin memastikan pelindungan keselamatan jiwa bagi semua pihak yang terlibat sebagai prioritas kami,” ucap Mahyudin dalam rapat kerja bersama Plt. Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan.

Dalam rapat yang turut dihadiri Senator DPD RI, Ketua DPRD Kalsel, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu, Mahyudin meminta agar penyelenggaraan Pilkada ini harus mendasarkan pada kerangka hukum yang dapat menjamin keamanan dan kesehatan baik masyarakat ataupun penyelenggara Pilkada.

“Komitmen semua pihak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi. Memastikan tidak ada diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada,” pesan Mahyudin yang juga Senator dari Kalimantan Timur ini.

Senator DPD RI dari Kalsel, Habib Abdurrahman Bahasyim, meminta agar setiap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama Pilkada agar ditindak tegas. Pelanggaran tersebut dinilai membahayakan jiwa masyarakat di masa pandemi.

“Saya hanya titip pesan kepada Bawaslu dan Kepolisian, mohon kalau memang ada kampanye yang melanggar protokol kesehatan, anda jangan sungkan-sungkan membubarkannya,” pesannya.

Plt. Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan menjelaskan jika di Provinsi Kalsel akan melakukan Pilkada di tujuh kabupaten/kota dan pemilihan gubernur Kalsel. Sampai saat ini tidak ada permasalahan berarti di setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kalsel.

“Kami terus berkoordinasi agar pelaksanaan Pilkada bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Koordinasi dengan satgas Covid-9 dilakukan dalam setiap tahapan Pilkada. Dan selama masa kampanye tidak terpantau terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19,” jelasnya.(Timyadi)

Leave A Reply

Your email address will not be published.